Meningkatnyamasalah sosial pun menjadi tak terhindarkan dari adanya krisis ekonomi ini. Meningkatnya angka pengangguran, melambatnya laju pertumbuhan ekonomi, dan makin meningginya angka kriminalitas menjadi warna dari krisis multidimensi yang dihadapi oleh Indonesia pasca reformasi.
Selamat datang di web digital berbagi ilmu pengetahuan. Kali ini PakDosen akan membahas tentang Reformasi? Apakah kalian pernah mendengar istilah dari Reformasi? Jangan khawatir jika kalian belum pernah mendengarnya, disini PakDosen akan membahas secara rinci tentang pengertian, pengertian menurut para ahli, latar belakang, syarat, tujuan, faktor, makna dan tokoh. Simak Penjelasan berikut secara seksama, jangan sampai ketinggalan. Pengertian Reformasi Reformasi merupakan proses perubahan ataupun pembentukan kembali suatu tatanan kehidupan yang lama, diganti dengan tatanan kehidupan yang baru. Pengertian lain dari reformasi merupakan proses pembentukan atau perubahan sistem yang telah ada pada suatu masa diganti dengan yang baru. Perubahan dan perbaikan tersebut utamanya dilakukan pada bidang politik, ekonomi, sosial, hukum, dan pendidikan. Berikut ini terdapat beberapa pendapat dari para ahli mengenai reformasi, yakni sebagai berikut Menurut pendapat dari KBBI, reformasi merupakan suatu perubahan yang terjadi secara drastis dimana tujuannya adalah untuk perbaikan di bidang sosial, politik, agama dan ekonomi, dalam suatu masyarakat atau negara. Latar Belakang Reformasi Berikut ini terdapat beberapa latar belakang dari reformasi, yakni sebagai berikut Krisis Politik Secara hukum, kedaulatan rakyat dapat dilakukan oleh MPR. Namun pada kenyataannya anggota MPR ini juga sudah diatur dan direkayasa dimana sebagian besar anggota MPR diangkat berdasarkan ikatan kekeluargaan Nepotisme. Selain itu, penyelenggaraan negara pada masa Orde Baru ini berjalan secara tidak transparan, dimana banyak terjadi pembredelan terhadap media massa yang berseberangan dengan pemerintah sehingga aspirasi rakyat tidak tersalurkan. Hal tersebut menimbulkan ketidakpercayaan pada rakyat pada pemerintah Orde Baru sehingga munculah kaum reformis. Krisis Ekonomi Pada masa itu krisis moneter terjadi di wilayah negara-negara Asia Tenggara yang dapat mempengaruhi perekonomian Indonesia. Indonesia juga mengalami pelemahan nilai mata uang Rupiah yang sangat drastis, utang-utang negara dan swasta, serta peyimpangan yang terjadi pada sistem ekonomi dimana para konglomerat menguasai bidang-bidang ekonomi dengan cara monopoli, oligopoli, korupsi, dan kolusi. Krisis Hukum Di zaman Orde Baru juga banyak sekali terjadi penyimpangan hukum. Beberapa diantaranya, antara lain Hukum dijadikan suatu alat pembenaran atas kebijakan dan tindakan pemerintah. Banyak terjadi rekayasa pada suatu proses peradilan bila menyangkut penguasa, keluarga, dan kerabatnya. Kehakiman berada di bawah kekuasaan eksekutif sehingga cenderung dapat melayani kehendak penguasa. Krisis Sosial Selama Orde Baru masyarakat Indonesia terbagi dalam dua kelas, antara lain Kaum Elit merupakan elit politik dan para pengusaha dari keturunan Tionghoa yang dekat dengan pemerintahan Orde Baru atau keluarga Cendana. Rakyat Kecil merupakan masyarakat biasa yang bukan kerabat atau kenalan dari keluarga Cendana. Kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi di Indonesia ini menyebabkan kecemburuan, sehingga menimbulkan kerusuhan dan penjarahan. Krisis Kepercayaan Terhadap Pemerintah Puncaknya, sebagian besar masyarakat yang ada di Indonesia sudah tidak percaya lagi pada pemerintahan Orde Baru. Hal ini kemudian dapat menimbulkan banyak demonstrasi dan kerusuhan yang meminta agar pemerintah Orde Baru turun. Tragedi Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998 adalah puncaknya, dimana 4 mahasiswa tertembak mati karena melakukan demonstrasi. Peristiwa tersebut kemudian dapat menyulut lebih banyak kerusuhan dan penjarahan sampai akhirnya Presiden Soeharta mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden. Syarat Terjadinya Reformasi Berikut ini terdapat beberapa syarat-syarat terjadinya reformasi, yakni sebagai berikut Terdapat penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam penyelenggaraan negara atau dalam masyarakat. Terdapat harapan dan cita-cita positif yang ingin diperoleh oleh masyarakat di masa depan. Terdapat moral dan etika dalam mencapai cita-cita yang ingin dicapai. Tujuan Reformasi Berikut ini terdapat beberapa tujuan reformasi, yakni sebagai berikut Untuk membuat perubahan serius dan bertahap agar seluruh elemen masyarakat nilai-nilai baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk melakukan penataan kembali terhadap seluruh struktur kenegaraan, termasuk konstitusi dan perundang-undangan yang selama ini menyimpang dari arah perjuangan dan cita-cita masyarakat dan negara. Untuk memperbaiki setiap bidang kehidupan bermasyarakat dan bernegara, mencakup bidang politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan. Mengubah atau menghilangkan kebiasaan ataupun cara-cara hidup yang tidak sesuai dengan semangat reformasi. Seperti, tingkah laku KKN, sikap otoriter, penyimpangan dan penyelewengan. Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Reformasi Berikut ini terdapat tiga faktor yang mempengaruhi terjadinya reformasi, yakni sebagai berikut 1. Reformasi Protestan Kata Reformasi sendiri pertama-tama muncul dari gerakan pembaruan di kalangan Gereja Kristen di Eropa Barat pada abad ke-16, yang dipimpin oleh Martin Luther, Ulrich Zwingli dan Yohanes Calvin. 2. Reformasi Katolik kadang disebut “Kontra Reformasi”, adalah periode pembaruan pada Gereja Katolik yang diawali dengan Konsili Trente sehubungan dengan struktur gerejani, tarekat religius, gerakan kerohanian, dan dimensi politis. Beberapa tokoh yang menonjol diantaranya St. Pius V, St. Ignatius Loyola, St. Teresa dari Avila, St. Yohanes dari Salib, St. Fransiskus dari Sales. 3. Reformasi Indonesia Di Indonesia, kata Reformasi umumnya merujuk kepada gerakan mahasiswa pada tahun 1998 yang menjatuhkan kekuasaan presiden Soeharto atau era setelah Orde Baru, yaitu era reformasi. Sumber Wikipedia dan berbagai sumber. Makna Reformasi Reformasi merupakan suatu gerakan yang menghendaki adanya perubahan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ke arah yang lebih baik secara konstitusional. Artinya, adanya perubahan kehidupan dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, dan budaya yang lebih baik, demokratis berdasarkan prinsip kebebasan, persamaan, dan persaudaraan. Gerakan reformasi lahir sebagai jawaban atas krisis yang melanda berbagai segi kehidupan. Krisis politik, ekonomi, hukum, dan krisis sosial merupakan faktor faktor yang mendorong lahirnya gerakan reformasi. Bahkan, krisis kepercayaan telah menjadi salah satu indikator yang menentukan. Reformasi dipandang sebagai gerakan yang tidak boleh ditawar- tawar lagi dan karena itu, hampir seluruh rakyat Indonesia mendukung sepenuhnya gerakan reformasi tersebut. Dengan semangat reformasi, rakyat Indonesia menghendaki adanya pergantian kepemimpinan nasional sebagai langkah awal menuju terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur. Pergantian kepemimpinan nasional diharapkan dapat memperbaiki kehidupan politik, ekonomi, hukum, sosial, dan budaya. Indoenesia harus dipimpin oleh orang yang memiliki kepedulian terhadap kesulitan dan penderitaan rakyat. Pasca runtuhnya rezim politik Orde Baru-nya Suharto yang otoriter di tahun 1998. Indonesia, kemudian memasuki masa Reformasi, yang lantas disebut juga Orde Reformasi. Keadaan bersejarah bangsa Indonesia ini membawa dampak perubahan yang besar pada bidang politik, sosial, ekonomi Indonesia. Masa pasca ekonomi merupakan jaman yang menantang dan menguji masyarakat bangsa Politik Indonesia Pasca Reformasi diartikan sebagai keseluruhan kegiatan yang berlangsung di Indonesia pasca reformasi berkaitan dengan kekuasaan, pengambilan keputusan, kepentingan umum, seleksi dan penyusunan skala prioritasnya. Harus diakui,perubahan politik yang berjalan sangat cepat pasca reformasi 1998 tidak sepenuhnya berada di dalam kontrol kaum pergerakan, Secara sederhana dapat dikatakan bahwa kekuatan liberal yang memasukkan ide-ide liberalisasi politik sekaligus liberalisasi ekonomi, lebih dominan. Berbagai alasan penyebab bisa diuraikan, namun yang paling pokok adalah kegagalan membangun organisasi strategis di dalam mengarahkan perubahan. Kaum kiri dan sosial-demokrat, selain miskin inovasi di dalam menyusun skema organisasi perjuangannya, juga gagal meyakinkan publik mengenai platform perjuangan yang lebih praktikal. Kebiasaan berwacana di tataran “ideologi abstrak” menyebabkannya tak begitu mendapatkan dukungan publik yang lebih luas, selain persoalan-persoalan konflik internal yang tak berkesudahan. Reformasi mempunyai beberapa kelebihan dan kekurangannya antara lain,kebebasan berpendapat,perbaikan HAM, Diterapkannya otonomi daerah dimana daerah berwenang penuh untuk mengurus wilayahnya dan lain lain,namun ada jg titik lemah dari reformasi itu,seperti maraknya kerusuhan akibat demonstrasi oleh para aktivis sebagai bentuk penyaluran aspirasi masyarakat,KKN yang merajalela sebagai akibat diberlakukanya otonomi daerah, kebebasan pers disalah gunakan banyak pihak untuk kepentingan politik, Kriminalitas yang semakin meningkat akibat perlindungan HAM yang tidak seimbang dan lain sebagainya Sejak krisis moneter tahun 1997, perusahaan swasta mengalami kerugian dan kesulitan dalam membayar gaji karyawan. Sementara itu harga-harga kebutuhan bahan pokok semakin melambung tinggi. Hal ini berakibat langsung kepada para pekerja. Sehingga banyak karyawan yang menuntut kenaikan gaji pada inilah yang menjadi masalah cukup berat, karena satu sisi perusahaan mengalami kerugian dan di sisi lain para pekerja menuntut kenaikan gaji. Tuntutan tersebut sangat sulit dipenuhi dan pada akhirnya berimbas pada mem-PHK karyawannya. Oleh karena itu pemerintah harus membuka lapangan kerja baru yang dapat menampung para penganggur tersebut. Dan juga menarik kembali para investor untuk menanamkan modalnya ke Indonesia sehingga dapat membuka lapangan masa pasca reformasi menunjukkan betapa kondisi sosial, ekonomi, politik kian masuk ke dalam suatu krisis multi-dimensional. Dengan demikian, dapat dimengerti mengapa banyak masyarakat semakin kehilangan makna atas proses demokratisasi di Indonesia, dan karenanya semakin tidak percaya dengan proses-proses politik yang sedang berjalan atau mengalami distrust terhadap sistem politik, kepemimpinan politik, organisasi politik serta lembaga-lembaga politik formal mau pun non-formal. Kondisi ini paling tidak oleh sebagian kalangan dikuatirkan akan menuju stagnasi politik, dengan demikian projek reformasi pun akan gagal, yang ujungnya akan bisa menimbulkan krisis politik dan ekonomi yang jauh lebih parah dari yang sebelumnya pernah dialami. Mari kita hargai perjuangan para pengusung reformasi dengan memberikan kontribusi yang bermakna dan kerja yang positif agar tercapai apa yang menjadi cita cita dan tujuan reformasi itu sendiri Tokoh-Tokoh Reformasi Berikut ini adalah beberapa tokoh-tokoh reformasi yaitu 1. BJH – BJ Habibie Beliau berhasil menghentikan secara cepat dan nyaris sempurna kerusakan parah ekonomi yang terjadi pada bangsa Indonesia. Saat krisis begitu bergejolak dengan tekanan ekonomi begitu berat, dengan cepat khas BJH, beliau sukses menurunkan mata uang Indonesia yang saat itu meleleh tanpa daya terhadap USD di titik menjadi sekitar Sebuah prestasi yang sampai saat ini tidak bisa diraih oleh pemerintahan berikutnya. Pada titik itu, BJH berhasil memulihkan kembali kepercayan diri bangsa. BJH juga yang memperkenalkan kebebasan pers dalam sistem demokrasi kita. BJH ini peletak dasar sendi-sendi demokrasi bangsa ini. Kebebasan pers yang kita nikmati saat ini adalah tidak terlepas dari peran besar BJH. Di titik akhir hari-hari ini BJH kembali menunjukkan sikap negarawananya dengan tidak mmemberikan dukungan terbuka kepada salah satu capres, meskipun sebagai tokoh besar BJH tetap memberikan arahan kepada bangsa, siapa tokoh yang sebaiknya dipilih untuk jadi pemimpin Indonesia. 2. Gus Dur – Abdurahman Wahid Catatan emas beliau yang tidak pernah terlupakan oleh bangsa Indonesia yang membuat kita semua harus berterima kasih padanya adalah berkontribusi besar menghapus dwi fungsi ABRI. Di bawah Gus Dur, peran social politik ABRI benar-benar beliau hilangkan. Begitu banyak tantangan berat yang harus dihadapi Gus Dur, tetapi seperti „Buldozer“ tanpa mengenal takut Gus Dur selalu libas habis semua peran sosial politik ABRI. ABRI tidak lagi menjadi institusi “über alles” di Indonesia. Lalu akhirnya, ABRI pun membangun kesadaran diri untuk menjadi Tentara Profesional yang berfokus pada fungsi pertahanan. Ini semua tidak lepas dari peran besar Gus Dur. Di akhir hidupnya, Gus Dur pun tetap konsisten memperjuangkan semangat menghormati keberagaman bangsa yang ber-bhineka ini. Gus Dur bersama Buya Syafii Maarif adalah salah satu Guru Bangsa yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. 3. MSP – Megawati Soekarno Putri MSP adalah arsitek dari sistem demokrasi langsung di Indonesia. Dengan penuh keberanian, MSP menyetujui pelaksanaan sistem pemilihan langsung untuk presiden. Sebenarnya jika MSP ingin kukuh membuat sistem pemilihan Presiden tetap melalui MPR maka peluang MSP menang untuk tetap jadi Presiden 2004 amat besar. Hanya saat itu terjadi kegelisahan dan ketidakpercayaan besar akan terjadinya politik uang di antara para anggota MPR dalam memilih Presiden. MSP dengan berani mengambil keputusan untuk membangun sistem pemilu langsung dipilih rakyat yang berisiko merugikan posisinya. Keputusan tentang pilpres langsung inilah yang membuat seluruh rakyat partisipatif dalam memilih pemimpinnya adalah karya agung dari MSP. Di saat ini pun MSP menunjukkan perilaku kenegarawannya dengan memberi contoh bahwa Ketua Partai tidak harus secara otomatis memaksakan partainya untuk mendukung jadi Presiden. MSP bisa menangkap aspirasi masyarakat dengan jernih dengan mencalonkan Joko Widodo sebagai Calon Presiden 4. MAR – Muhammad Amien Rais MAR adalah tokoh kunci utama reformasi Indonesia. Di saat bangsa ini, kala itu benar-benar tenggelam dalam keputusasaan terhadap massif-nya praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme jaman ORBA, MAR adalah energi bangsa kala itu untuk membuat kita tetap semangat melawan praktek KKN. MAR adalah orang yang tepat, pada saat yang tepat dan memimpin bangsa ini dengan cara yang tepat sehingga kita bisa melewati fase genting keruntuhan ORBA berganti ke pemerintahan transisi. MAR saat reformasi seakan spirit harapan bangsa untuk membangun fase baru pemerintahan yang lebih bersih. MAR juga berhasil mengantarkan proses reformasi yang dia pimpim tanpa pertumpahan darah. Di saat ini rakyat Indonesia menunggu dengan harap-harap cemas sikap kenegarawan MAR terhadap hasil akhir pemilu presiden 2014 ini. Akan kah MAR kembali menunjukkan sikap kenegarawanannya dengan pengaruh yang dimilikinya, untuk membuat pilpres ini berakhir damai jika hasilnya tidak menguntungkan kelompoknya? Itu harapan seluruh bangsa Indonesia. 5. AT – Akbar Tandjung Akbar Tandjung berperan besar dalam membangun sistem administratif politik yang modern disaat partai politik Indonesia kala itu secara mana manajem pengelolaan begitu primitif. Akbar Tandjung sangat mungkin bisa disebut sebagai Bapak Partai Modern Indonesia. Saat reformasi berlangsung maka semua kemarahan dipancarkan kepada Golkar. Semua orang ingin Golkar ditutup. Hanya sesungguhnya Golkar itu infrakstruktur politik modern milik bangsa Indonesia yang menjadi aset bangsa. AT lah yang berperan besar mereformasi partai Golkar yang tadinya hampir bubar menjadi partai dengan sistem administrasi, jenjang pengkaderan paling modern di Indonesia. Ke depan dalam hal pengelolaan catatan bukan dalam hal visi dan platform, parpol di Indonesia mesti melihat Golkar sebagai referensi. Disaat ini pun AT menunjukkan bahwa berpolitik dalam pilpres itu tidak harus diakhiri dengan permusuhan. AT menunjukan pada publik Indonesia kalah dan menang dalam politik adalah biasa, dengan cara mengunjungi seterunya Jusuf Kalla untuk bersilahturahmi di markas JK. Agenda-Agenda Reformasi Berikut ini adalah beberapa agenda reformasi yaitu Mengadili Suharto dan Kroni-Kroninya Karena maraknya praktik KKN, terkhusus praktik nepotisme dalam pemerintahan membuat agenda ini harus dijalankan, korupsi di dalam negara yang ditimbulkan pada masa presiden soeharto tidak terhitung, puluhan milyar hingga triliyun rupiah tidak tau dikemanakan, sehingga tuntutan tersebut wajib untuk ada. Pada masa kini, tuntutan tersebut belum sepenuhnya terpenuhi, dalam media-media pemberitaan mainstream, berita tentang pengadilan kroni-kroni suharto sangat minim, presiden Soeharto pun tidak dapat diadili karena memang beliau mengalami sakit, hingga meninggal dunia pada tahun 2008 dengan penyakit gagal jantung. Amandemen UUD 1945 Pada UUD 1945, tidak ada batasan untuk presiden mencalonkan diri dan memimpin Indonesia, sehingga setiap 5 tahun sekali, dapat terus mencalonkan diri, dengan adanya aturan yang membolehkan setiap individu untuk mencalonkan diri sebagai presiden tanpa adanya batasan membuat, suharto memimpin Indonesia selama 32 tahun. Pada 2 periode pertama, pembangunan Indonesia masih berjalan dengan baik, pemerataan masih baik, namun setelah beberapa periode berikutnya, mulai terjadi penyelewengan-penyelewengan yang mengakibatkan kerugian negara secara materil atau pun non-materil. Otonomi Daerah Seluas-seluasnya Pada masa presiden soeharto, ketimpangan di beberapa daerah sangat terasa dengan pusat, pembangunan jakarta dan jawa sengat berkembang dengan pesat, namun di daerah-daerah lainnya tidak ada pembangunan yang signifikan. Kurangnya perhatian pemerintah pusat waktu itu terhadap daerah-daerah lain, khususnya pada daerah timur, mengakibatkan daerah timur terbelakang. Dari masalah tersebut akhirnya MPR membuat peraturan baru tentang otonomi daerah yang memungkinkan pemerintah daerah untuk mengembangkan dan meningkatkan pembangunan daerah mereka masing-masing. Penghapusan Dwi-Fungsi ABRI Pada masa pemerintahan Soeharto, ABRI TNI sekarang memiliki supremasi dan legitimasi terhadap kontrol Indonesia yang berlebih, ABRI waktu itu tidak hanya memiliki fungsi sebagai pengaman negara, namun juga berfungsi politik. Faktanya waktu itu ABRI yang menduduki DPR sangatlah banyak, sehingga kontrol terhadap politik di Indonesia sangatlah tinggi, itulah salah satu penyebab mengapa presiden Soeharto dapat memimpin begitu lama, karena waktu itu pemilihan presiden dilakukan secara tidak langsung untuk posisi presiden dan wakilnya, yang menentukan pengangkatan presiden waktu itu adalah DPR yang waktu itu didominasi oleh ABRI dan Soeharto memiliki latar belakang sebagai ABRI. Pemberantasan Praktek KKN Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme Seperti yang telah dijabarkan di atas, sedikit mengulas dan menjelaskan kembali, pada waktu pemerintahan presiden Soeharto banyak praktek-praktek KKN, yang mengakibatkan kerugian besar untuk Indonesia, mungkin kita sering mendengar kata “keluarga cendana” yang terkenal dengan kekayaan mereka. Pada waktu itu, kritik media juga gencar, terbukti dengan pembuatan serial televisi yang berjudul “keluarga cemara” yang menggambarkan keluarga miskin dan sederhana namun tetep bahagia, menggambarkan ketimpangan yang terjadi dengan kehidupan penguasa dan rakyatnya. Penegakan Supremasi Hukum Hukum Indonesia waktu itu dapat dikatakan “tumpul ke atas, tajam ke atas” tebang pilih para penegak hukum, mengakibatkan masalah yang serius, ketidakadilan terhadap rakyat menjadi hal yang lumrah, kritik adalah barang yang tidak lazim untuk para penguasa. Zaman teror untuk rakyat menjadi makanan sehari-hari mereka, sehingga banyak dari rakyat yang bungkam pada perilaku pemerintah yang sewenang-wenang pada waktu itu, hanya sedikit yang berbicara, dan berakhir di balik jeruji, bahkan ada yang menghilang dari peradaban dan hingga sekarang tidak tau kemana. Penegakan hukum yang kacau pada waktu itu menodai demokrasi, tercatat oleh berbagai media, pemerintahan Soeharto memiliki catatan sebagai salah satu pemimpin yang paling korup. Demikian Penjelasan Materi Tentang Reformasi Adalah Pengertian, Pengertian Menurut Para Ahli, Latar Belakang, Syarat, Tujuan, Faktor, Makna dan Tokoh Semoga Materinya Bermanfaat Bagi Siswa-Siswi. 3 Konflik Sosial yang Tidak Kunjung Terselesaikan. Konflik sosial yang sudah lama ada sebelum kemerdekaan bisa menjadi faktor perubahan sosial ketika muncul kembali ke permukaan setelah masalah penjajahan diselesaikan. Pemikiran faktor penyebab terjadinya pergolakan daerah untuk menjadikan Indonesia sebagai negara Islam sudah ada sebelum
Peran Pemerintah Pusat dibatasi untuk menangani hanya hal-hal yang berhubungan dengan pertahanan, kebijakan luar negeri, kebijakan fiskal-moneter dan makroekonomi, peradilan dan agama. Yang tidak kalah penting adalah bahwa Daerah menerima bagian pendapatan yang lebih besar dari produksi sumber daya alam lokal. Sebelumnya, Daerah selalu merasa tidak nyaman melihat mayoritas pendapatan dari sumber daya alam lokal mengalir kepada para pemangku kepentingan di Ibukota Jakarta. Namun, karena tidak setiap daerah di Indonesia diberkati dengan sumber daya alam yang melimpah, kesenjangan di antara daerah kaya dan miskin meningkat. Seiring dengan kekuasaan, korupsi juga terdesentralisasikan ke tingkat daerah. Muncul “negara-negara bayangan” tempat elit daerah memegang kendali kekuasaan, bisnis dan aliran dana. Salah satu korban dari era baru ini adalah lingkungan hidup Indonesia. Izin-izin penebangan dan pertambangan dalam skala besar diberikan oleh otoritas lokal terutama di pulau-pulau yang kaya sumber daya seperti Sumatera dan Kalimantan sebagai ganti bayaran uang yang besar. Pemberian izin ini biasanya dilakukan tanpa proses administratif maupun pengawasan yang layak. Sekarang, hampir 20 tahun kemudian, konsekuensi dari tindakan-tindakan ini masih tetap terasa karena sering ada ketidakjelasan tentang ukuran wilayah konsesi karena pemerintahan yang lemah di era pasca-Suharto. Proses desentralisasi juga disertai dengan tindakan-tindakan kekerasan di daerah-daerah di Indonesia. Kekerasan ini terkait kuat dengan aspek etnis atau agama karena munculnya persaingan untuk posisi politik lokal dalam kaitannya dengan kebangkitan identitas daerah. Untuk informasi lebih lanjut tentang topik ini, kunjungi bagian Kekerasan Etnis dan Agama. Pemerintahan Bacharuddin Habibie 1998-1999 Bacharuddin Jusuf Habibie, adalah wakil presiden selama masa jabatan presiden sebelumnya, Suharto. Dia menggantikan Suharto pada tahun 1998 ketika Suharto turun dari kursi kepresidenan. Namun, hal ini tidak mengakhiri sistem politik yang telah diterapkan selama Orde Baru. Banyak orang Indonesia sangat mencurigai Habibie karena kedekatannya dengan Suharto yang telah menjadi sosok ayah bagi Habibie dan fakta bahwa dia adalah pemain penting dalam sistem patronase politik Suharto. Penolakan Habibie untuk memerintahkan penyelidikan menyeluruh terhadap harta kekayaan Suharto hanya memperkuat rasa ketidakpercayaan ini. Habibie tidak memiliki pilihan lain selain meluncurkan program-program reformasi. Dia akan melakukan "bunuh diri politik" jika tidak mematuhi tuntutan masyarakat Indonesia itu. Selama masa kepresidenan Habibie, 30 undang-undang UU baru disetujui oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR, beberapa di antaranya ditandai dengan perbedaan-perbedaan fundamental dengan perpolitikan di masa lampau. Sejumlah tindakan reformasi penting adalah Dimulainya kebebasan pers Pemberian izin pendirian partai-partai politik dan serikat-serikat buruh baru Pembebasan tahanan-tahanan politik Pembatasan masa jabatan presiden menjadi dua periode lima tahun Desentralisasi kekuasaan ke daerah Keputusan penting lainnya adalah penjadwalan pemilihan umum baru, yang diselenggarakan pada bulan Juni 1999. Kendati begitu, parlemen belum mempunyai niat untuk mengurangi pengaruh politik militer dan memerintahkan penyelidikan terhadap kekayaan Suharto. Indonesia memasuki masa peningkatan kekerasan di daerah. Jawa Timur dilanda pembunuhan misterius yang mungkin dilakukan oleh unit-unit tentara sementara kekerasan agama berkobar di Jakarta, Ambon Maluku, Kupang Nusa Tenggara Timur beserta Kalimantan Barat. Selain itu, ada tiga daerah yang memberontak terhadap Pemerintah Pusat Aceh Sumatera, Irian Jaya Papua dan Timor Timur. Ini semua menghasilkan kondisi yang membuat para investor asing sangat ragu-ragu untuk berinvestasi, sehingga menghambat pemulihan ekonomi Indonesia. Tidak kalah penting adalah pembersihan sektor keuangan Indonesia, yang telah menjadi jantung dari Krisis Keuangan Asia di akhir tahun 1990-an. Badan Penyehatan Perbankan Nasional BPPN, didirikan pada Januari 1998, menjadi sebuah lembaga yang kuat yang melakukan serangkaian kegiatan terpadu dan komprehensif mencakup masalah seperti program liabilitas bank, pemulihan dana negara, restrukturisasi perbankan, restrukturisasi pinjaman bank, dan penyelesaian sengketa kepemilikan saham. Kasus Timor Timur adalah salah satu hal yang menyebabkan banyak konflik, baik di tingkat nasional maupun internasional. Timor Timur telah mendeklarasikan kemerdekaannya pada tahun 1975 tetapi diinvasi oleh Indonesia pada tahun berikutnya. Hal ini tidak mengakhiri keinginan Timor Timur untuk merdeka. Habibie memiliki sikap terbuka terhadap kemerdekaan Timor Timur. Dia menyatakan bahwa jika Timor Timur menolak status provinsi otonomi khusus di Indonesia, maka Timor Timur dapat merdeka. Pernyataan Habibie ini tidak disetujui oleh Tentara Nasional Indonesia TNI yang sangat ingin mencegah pemisahan Timor Timur dari Indonesia. Menurut pihak TNI, pemisahan Timor Timur itu berbahaya bagi persatuan Indonesia karena dapat menyebabkan efek domino di provinsi-provinsi lain. Diputuskan bahwa rakyat Timor Timur boleh membuat keputusan ini melalui referendum. Hasil referendum ini adalah bahwa 78% pemilih memilih untuk merdeka. Tentara Indonesia kemudian bereaksi dengan menyerang banyak wilayah di Timor Timur, menewaskan lebih dari seribu orang. Reputasi Habibie rusak parah akibat hilangnya kendali atas situasi politik di Timor Timur. Meskipun unit tentara dan milisi sipil yang melakukan tindak kekerasan ekstrim, Habibie secara pribadi dianggap bertanggung jawab sebagai presiden yang menjabat. Selain itu, Habibie sendiri dikaitkan dengan skandal korupsi besar yang melibatkan Bank Bali. Bank ini menerima dana dari BPPN untuk rekapitalisasi tetapi - diduga - hampir setengah dari dana tersebut digunakan oleh tim kampanye Habibie. Pemilihan Tahun 1999 Setelah tahun 1955, masyarakat Indonesia harus menunggu selama 44 tahun untuk menyaksikan contoh lain dari pemilihan parlemen yang bebas dan adil. Dalam Pemilihan Umum Pemilu 1999 masyarakat memilih partai politik, bukan individu. Karena tidak ada batasan untuk pembentukan partai-partai politik sebagai bagian dari program reformasi, Indonesia menyaksikan menjamurnya partai-partai baru. Tidak kurang dari 48 partai diizinkan untuk berpartisipasi dalam Pemilu tahun 1999, meskipun sebagian besar partai-partai ini memainkan peran yang tidak signifikan. Kebanyakan partai politik itu hanya bisa mengandalkan sedikit dukungan saja dari masyarakat. Dalam perpolitikan modern Indonesia, sebuah partai politik pada dasarnya adalah kendaraan politik untuk individu tertentu dan bukan lembaga yang mengekspresikan ideologi atau visi bersama. Karena hanya beberapa orang bisa mengandalkan dukungan publik selama Pemilu 1999, kebanyakan partai politik ditakdirkan untuk menerima sedikit suara. Salah satu dari tokoh-tokoh tersebut adalah Megawati Soekarnoputri, puteri Presiden pertama Indonesia Soekarno. Dia telah mendirikan sebuah partai baru PDI-P Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada tahun 1998 setelah dikeluarkan dari PDI Partai Demokrasi Indonesia pada tahun 1996. Karena warisan ayahnya dan perlawanannya terhadap Orde Baru menjelang akhir pemerintahan Suharto, ia menikmati popularitas yang tinggi terutama di Jawa dan Bali. Mirip dengan ayahnya, dia menekankan persatuan nasional dan mengkampanyekan nasionalisme sekuler. Tokoh nasional populer lainnya yaitu Abdurrahman Wahid yang telah mendirikan PKB Partai Kebangkitan Bangsa pada tahun 1998. Sebelumnya, dia menjabat sebagai ketua organisasi Muslim terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama NU, tapi kemudian mengarahkan tujuannya untuk menjadi presiden. Wahid mengkampanyekan sejenis nasionalisme toleran dan mengandalkan dukungan populer dari masyarakat Muslim tradisional sebagian besar di Jawa. Habibie, presiden Indonesia yang menjabat, memiliki ambisi untuk mempertahankan posisinya. Meskipun tidak begitu populer, dia bisa mengklaim bahwa dia yang telah meluncurkan program reformasi dan bisa mendapatkan keuntungan dari mesin politik Golkar Golongan Karya yang kuat dan yang membentang sampai ke tingkat desa. Terakhir, Amien Rais, tokoh oposisi terhadap Orde Baru Suharto, bergabung dalam perlombaan dengan Partai Amanat Nasional-nya PAN dan seorang outsider yang patut diperhitungkan. Satu hal yang penting selama Pemilu ini adalah bahwa kursi di parlemen akan dibagi dua. Pulau Jawa menerima setengah dari kursi sementara separuh lainnya dibagi ke pulau-pulau lain. Hal ini dilakukan sebagai langkah untuk mengurangi posisi dominan Jawa dalam perpolitikan nasional. Namun, karena Jawa memiliki kepadatan penduduk yang jauh lebih tinggi dari luar Jawa, pada dasarnya tersirat bahwa suara non-Jawa lebih kuat dibanding suara Jawa. Situasi ini akan menyebabkan konsekuensi yang luar biasa untuk pemilu ini. Pemilu Legislatif Indonesia 1999 1999 PDI-P 34% Golkar 22% PKB 13% PPP 11% PAN 7% Sekitar 90 persen dari pemilih Indonesia datang untuk memberikan suara mereka pada tanggal 7 Juni 1999. Seperti dugaan sebelumnya, PDI-P menerima sebagian besar suara 34 persen dengan Golkar pada posisi kedua 22 persen. Namun, kedua partai tersebut mendapat alokasi jumlah kursi yang hampir sama dalam parlemen karena PDI-P menerima sebagian besar suara dari pulau Jawa, sementara Golkar menikmati suara terbanyak dari luar Jawa. Pada bulan Oktober, Habibie harus menyampaikan pidato pertanggungjawaban di depan MPR. Pidato ini adalah laporan tentang kinerjanya sebagai presiden dan kinerja kebijakan selama masa kepresidenannya. Pidatonya ditolak oleh mayoritas anggota MPR. Setelah penolakan ini, Habibie memutuskan untuk menghentikan ambisinya menjadi presiden pada tahun 1999. Ini berarti bahwa sekarang hanya ada dua orang yang menikmati dukungan politik yang signifikan untuk menjadi presiden berikutnya dari Indonesia yaitu Megawati dan Wahid. Di sesi lain, MPR Indonesia akhirnya memilih Wahid sebagai presiden baru. Megawati menjadi wakil presiden baru dan Rais terpilih sebagai ketua MPR. Masa Kepresidenan Abdurrahman Wahid 1999-2001 Dalam rangka mendirikan koalisi yang luas, Wahid menunjuk anggota dari berbagai partai politik serta perwira TNI sebagai menteri untuk kabinetnya. Tapi komposisi yang beragam ini juga mengimplikasikan kurangnya kohesi dalam kabinet dan, terlebih lagi, hanya berisi beberapa tokoh reformis saja. Wahid melakukan upaya untuk mengurangi peran politik TNI namun hal ini menyebabkan konflik dan kemudian hilangnya dukungan dari TNI. Tanpa dukungan dari TNI, hanya ada sedikit cara untuk bertahan sebagai presiden Indonesia yang saat itu dilanda konflik dan kekerasan di banyak daerah. Kerusuhan-kerusuhan di daerah ini membutuhkan intervensi TNI namun karena konflik dengan Wahid, TNI tampaknya tidak tertarik menyelesaikan atau mengintervensinya yang mengakibatkan merosotnya kekuasaan Presiden Wahid. Kasus-kasus korupsi tampaknya masih sangat sering terjadi. Pada tahun pertamanya sebagai presiden, Wahid memecat tujuh menteri yang semua - diduga - terlibat dalam kasus korupsi. Empat dari menteri-menteri tersebut berasal dari empat mitra koalisi yang paling penting PDI-P, Golkar, PPP dan PAN. Ini membuat Wahid menjadi semakin terisolasi. Dan - lebih parah lagi - Wahid sendiri juga dikaitkan dengan dua skandal korupsi yang akhirnya menyebabkan pemakzulannya. Kedua skandal itu dikenal sebagai 'Buloggate' dan 'Bruneigate', masing-masing melibatkan ketidakjelasan penggunaan dana publik. MPR Indonesia melihat ini sebagai kesempatan besar untuk memakzulkan Wahid dan Megawati kemudian ditunjuk menjadi presiden, sementara Hamzah Haz pemimpin PPP menjadi wakil presiden yang baru. Masa Kepresidenan Megawati Soekarnoputri 2001-2004 Menjelang akhir pemerintahan Orde Baru Suharto, almarhum Ir Soekarno Presiden Indonesia yang pertama menjadi simbol oposisi terhadap pemerintah. Soekarno adalah pahlawan nasional yang telah mengabdikan hidupnya untuk - dan berhasil - mencapai kemerdekaan. Sebagian besar pengunjuk rasa anti-Suharto lahir selama rezim Orde Baru yang berlangsung selama lebih dari tiga dekade dan karena itu mereka mungkin hanya memiliki sedikit pengetahuan mengenai era pra-Suharto. Tetapi bagi mereka Soekarno mewakili kebebasan, kemerdekaan dari Suharto. Oleh karena itu menjadi logis bahwa puterinya, Megawati, bisa mengandalkan dukungan besar dari masyarakat. Namun, dukungan ini hanya didasarkan pada statusnya sebagai puteri Soekarno dan tidak didasarkan pada visi politiknya maupun keterampilannya. Kabinetnya tidak banyak berbeda dari kabinet awal Wahid berisi basis partai-partai yang beragam dan perwira TNI juga terwakili dengan baik. Megawati sendiri tidak melakukan banyak pengambilan keputusan, dia menyerahkannya pada para menterinya. Tidak ada tanda-tanda bahwa masalah korupsi ditangani sementara status quo dalam pemerintahan berlanjut. Namun, meskipun Megawati sendiri tidak tampak sangat mendukung reformasi politik, proses reformasi sebenarnya telah dirintis pada tahun 1999 ketika parlemen mulai merancang banyak UU baru termasuk amandemen-amandemen konstitusi yang akan berlaku efektif selama kepresidenan Megawati. Langkah-langkah reformasi ini menyiratkan peningkatan signifikan dalam checks and balances demokratis yang mengakhiri kemungkinan kembalinya rezim otoriter. Kebijakan-kebijakan reformasi ini menempatkan kekuasaan di tangan rakyat, bukan Pemerintah Pusat. Selain itu, cabang-cabang eksekutif dan legislatif dipisahkan dengan lebih ketat. Pendahulu Megawati Wahid melakukan upaya kuat untuk mengurangi pengaruh TNI yang benar-benar melemahkan posisinya, tetapi Megawati tidak berniat untuk ikut campur dengan urusan TNI. Akibatnya, TNI kembali mendapatkan sejumlah pengaruh dalam politik. Apalagi, perkembangan internasional juga meningkatkan peran TNI. Setelah serangan 11 September 2001 terhadap Menara Kembar di New York, pemerintah Amerika Serikat melanjutkan kerjasama dengan militer Indonesia yang sempat terhenti sejak partisipasi TNI dalam kekerasan di Timor Timur di tahun 1999 untuk memerangi terorisme internasional. Meskipun MPR telah berhati-hati dalam mengurangi peran politik tentara, Panglima Besar TNI lah yang menyatakan pada tahun 2004 bahwa fraksi TNI harus dihapuskan dari MPR. Seorang perwira TNI yang ingin aktif dalam dunia politik harus mengundurkan diri terlebih dulu dari posisinya di TNI. Reformasi ini direalisasikan tetapi tidak berarti mengakhiri pengaruh politik TNI dalam masyarakat Indonesia. Hingga saat ini, TNI adalah kekuatan yang besar karena para mantan jenderal yang ingin aktif dalam politik masih bisa mengandalkan jaringan di dalam TNI, apalagi, tentara masih terlibat dalam kegiatan-kegiatan usaha di daerah. Lanjut Baca Analisis Pemerintahan Susilo Bambang YudhoyonoLanjut Baca Analisis Pemerintahan Joko Widodo Poll Indonesia Investments Who would you vote for in Indonesia's 2019 presidential election? Voting possible 12 April 2018 - 17 April 2019 Results Joko Widodo Prabowo Subianto No opinion Someone else Total amount of votes 16331
WAKILKetua MPR RI Lestari Moerdijat menegaskan pengamalan nilai-nilai Pancasila bisa menjadi bagian solusi dari masalah yang dihadapi bangsa Indonesia. "Bila saat ini seluruh anak bangsa sedang menghadapi wabah covid-19 di Tanah Air, menurut saya, penguatan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila mampu mempercepat penanggulangannya," kata Lestari
- Kegagalan politik, ekonomi, dan hukum selama Orde Baru memicu terjadinya Reformasi. Era Reformasi bertujuan untuk memperbaiki kondisi Indonesia selepas Orde Baru. Masa Reformasi berlangsung sejak 1998 sampai sekarang. Selama era Reformasi berlangsung, kondisi Indonesia secara perlahan mulai menuju ke arah yang lebih beberapa dampak yang terjadi di era Reformasi, salah satunya di bidang sosial. Baca juga Sejarah Gerakan Mahasiswa di Indonesia, Sejak 1908 hingga Reformasi Dampak Sosial pada era Reformasi Kepemimpinan BJ Habibie Setelah Soeharto lengser dari jabatannya, posisi Presiden Indonesia digantikan oleh BJ Habibie, yang menjabat selama 17 bulan. Beberapa minggu setelah menjabat sebagai Presiden, Habibie mulai membebaskan para tahanan politik yang merupakan langkah penting menuju keterbukaan dan rekonsiliasi. Tahanan politik yang dibebaskan di antaranya adalah kaum separatis dan tokoh-tokoh eks PKI yang sudah dipenjara selama 30 tahun. Ketika Habibie menjabat sebagai Presiden Indonesia, ada lima isu besar yang harus ia hadapi, yaitu Masa depan reformasi Masa depan ABRI Masa depan daerah-daerah yang ingin melepaskan diri dari Indonesia Masa depan Soeharto, keluarganya, kekayaannya, dan kroni-kroninya Masa depan perekonomian dan kesejahteraan rakyat. 17 bulan kemudian, isu pertama mengalami perkembangan dengan baik, isu kedua mengarah kepada pengurangan peranan militer, isu ketiga adalah terselesaikan dalam konteks Timor Timur dan tidak dalam konteks daerah lain. Sedangkan untuk isu keempat dan kelima belum dapat terpecahkan.

Gerakanreformasi pada tahun 1998,- Munculnya gerakan reformasi dilatarbelakangi oleh terjadinya krisis multidimensi yang dihadapi bangsa indonesia. Semula gerakan tersebut hanya berupa demonstrasi di kampus-kampus di berbagai daerah. Akan tetapi, para mahasiswa harus turun ke jalan karena aspirasi mereka tidak mendapatkan jalan keluar. Gerakan reformasi tahun 1998 mempunyai enam agenda antara

Dasar negara Indonesia adalah Pancasila yang wajib diterapkan dalam setiap masa. Namun, ternyata ada beberapa tantangan dalam penerapan Pancasila di era reformasi. Pancasila sendiri pertama kali disahkan pada 18 Agustus 1945 dan diterapkan sebagai dasar negara di setiap era. Mulai di masa awal kemerdekaan, orde lama, orde baru, dan masa reformasi sampai sekarang. Walaupun begitu, ternyata penerapan Pancasila pernah mengalami pasang surut. Bahkan, ada upaya mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dengan ideologi lain. Masa reformasi sendiri berlangsung dari tahun 1998 hingga saat ini. Penerapannya ditandai dengan kebebasan berbicara, berorganisasi, hingga berekspresi di kehidupan masyarakat. Bagaimana Pancasila pada Era Reformasi? Dikutip dari buku Super Complete SMP’ oleh Tim Guru Inspiratif, penerapan Pancasila tidak lagi dihadapkan pada ancaman pemberontakan-pemberontakan yang ingin mengganti Pancasila dengan ideologi lain. Namun, ternyata Pancasila belum difungsikan secara maksimal. Diketahui, banyak masyarakat yang hafal butir-butir Pancasila, tetapi belum memahami makna sesungguhnya. Adapun, tantangan dalam penerapan Pancasila di era reformasi adalah menurunnya rasa persatuan dan kesatuan di antara sesama warga bangsa. Menurunnya rasa persatuan dan kesatuan ditandai dengan konflik antar daerah, dan tawuran antar pelajar. Selain itu, tindakan kekerasan yang dijadikan sebagai alat untuk menyelesaikan permasalahan. Padahal, adanya penerapan Pancasila pada masa reformasi sebagai dasar negara diharapkan mampu memberikan kehidupan yang lebih baik, sesuai cita-cita bersama. Sudah jelaskan, detikers tantangan dalam penerapan Pancasila di era reformasi adalah konflik yang memecah belah persatuan dan kesatuan. artikel terkait 6 Cara Meneladani Para Pahlawan Kemerdekaan dalam Kehidupan Sehari-hari Views 78,239
Padatahun 2017 masalah sosial yang terjadi di Indonesia adalah masalah Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan (SARA). Tahun ini (2018) bisa dikatakan masalah isu SARA menjadi masalah darurat karena
- Pasca kemerdekaan Republik Indonesia, kondisi negara masih belum stabil. Banyak permasalah yang belum diatasi. Bangsa Indonesia masih terus berjuang dalam menghadapi agresi penjajah Belanda untuk yang kedua kalinya ingin menguasai dari buku Pendidikan Pancasila Perspektif Sejarah Perjuangan Bangsa 2010 karya Pandji Setijo, Indonesia juga menghadapi segenap permasalahan dalam negeri. Demokrasi parlementer Negara Republik Indonesia sudah sah memiliki kemerdekaannya, baik secara de facto maupun de yure. Namun, jalannya pemerintahan masih terbilang belum stabil. Pancasila sebagai dasar negara dan sistem liberal atau demokrasi dari para menteri yang duduk dalam kabinet, dipimpin oleh seorang menteri, dan bertanggung jawab kepada parlemen atau DPR, bukan kepada presiden. Baca juga Peristiwa Penting Era Orde Baru Presiden dalam kedudukannya tidak bisa diganggu gugat, namun bisa dijatuhkan parlemen. Sebaliknya, sewaktu-waktu parlemen juga bisa dibubarkan Presiden. Pasca proklamasi kemerdekaan, kondisi dasar negara dan undang-undang negara dinyatakan masih bersifat sementara. Hal tersebut mengingat pada saat dibuat dasar negara dan undang-undang dalam kondisi tergesa-gesa dan secara cepat. Sehingga undang-undang dasar yang di dalamnya terdapat Pancasila sebagai dasar negara dan berada dalam pembukaannya. Selain itu, Undang-Undang Dasar dan Pancasila belum mendapatkan kesepakatan yang sifatnya fundamental dan masih perlu pematangan agar memenuhi keinginan segenap pihak dari berbagai unsur komponen bangsa yang terdiri dari masyarakat, golongan, agama, dan politik. JenderalSoeharto Penguasa Orde Baru. Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) tahun 1966 merupakan dasar legalitas dimulainya pemerintahan Orde Baru di Indonesia. Orde Baru merupakan tatanan seluruh kehidupan rakyat, bangsa, dan negara, yang diletakan pada kemurnian pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Masalah sosial yang dihadapi bangsa Indonesia pasca reformasi adalah? Munculnya pertualangan politik Banyak pengangguran Banyak tuna wisma Banyak bank yang tutup Semua jawaban benar Jawaban yang benar adalah B. Banyak pengangguran. Dilansir dari Ensiklopedia, masalah sosial yang dihadapi bangsa indonesia pasca reformasi adalah Banyak pengangguran. [irp] Pembahasan dan Penjelasan Menurut saya jawaban A. Munculnya pertualangan politik adalah jawaban yang kurang tepat, karena sudah terlihat jelas antara pertanyaan dan jawaban tidak nyambung sama sekali. Menurut saya jawaban B. Banyak pengangguran adalah jawaban yang paling benar, bisa dibuktikan dari buku bacaan dan informasi yang ada di google. [irp] Menurut saya jawaban C. Banyak tuna wisma adalah jawaban salah, karena jawaban tersebut lebih tepat kalau dipakai untuk pertanyaan lain. Menurut saya jawaban D. Banyak bank yang tutup adalah jawaban salah, karena jawaban tersebut sudah melenceng dari apa yang ditanyakan. [irp] Menurut saya jawaban E. Semua jawaban benar adalah jawaban salah, karena setelah saya coba cari di google, jawaban ini lebih cocok untuk pertanyaan lain. Kesimpulan Dari penjelasan dan pembahasan serta pilihan diatas, saya bisa menyimpulkan bahwa jawaban yang paling benar adalah B. Banyak pengangguran. [irp] Jika anda masih punya pertanyaan lain atau ingin menanyakan sesuatu bisa tulis di kolom kometar dibawah.
Menurutkami, solusi lain untuk mengatasi masalah admisidtrasi di atas adalah, dengan cara : 1. Memilih penegak-penegak hukum dan aparatur negara yang memang berkualitas bukan sekadar penegak hukum yang menginginkan jabatan dan mementingkan kepentingan pribadi atau kepentingan politik. Penegak hukum yang tegas dan tidak dapat disuap dengan uang. 2. Pada artikel ini, kita akan membahas salah satu peristiwa paling penting dalam sejarah Indonesia, yakni Masa Reformasi tahun 1998. Mari kita belajar hari ini! — Kamu mungkin sudah sering mendengar kata reformasi, bukan? Kata ini pasti sering muncul di buku pelajaran IPS kalian deh. Nah, ada apa yang dimaksud dengan reformasi? Pengertian Reformasi Apa itu reformasi? Menurut KBBI, pengertian reformasi adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan bidang sosial, politik, atau agama dalam suatu masyarakat atau negara. Pengertian reformasi juga menjadi awal perubahan sistem, yakni sistem atau tata kelola kehidupan dalam suatu kelompok masyarakat. Perubahan sistem, dan tata kelola kehidupan, dan berlangsung cepat. Hmmm, ketika membaca pengertian tersebut, mungkin kamu sedikit teringat dengan pengertian revolusi, bukan? Namun, ada sedikit perbedaan guys, berdasarkan pengertiannya, makna reformasi ruang lingkupnya tidak hanya terbatas pada sistem dan tata kelola masyarakat, tetapi juga cenderung pada perubahan di tingkat yang menyangkut permasalahan dengan authority atau formal power kekuasaan. Baca juga Apa Saja Perjuangan Bersenjata untuk Mempertahankan Kemerdekaan RI? Reformasi 1998 di Indonesia Tahukah kamu, ternyata Indonesia pernah mengalami peristiwa reformasi, lho! Masa reformasi di Indonesia terjadi pada Mei 1998. Penyebab peristiwa era reformasi adalah krisis ekonomi dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Presiden Suharto. Kerusuhan yang terjadi saat krisis ekonomi yang memicu era reformasi di Indonesia pada Tahun 1998 Wikimedia Commons Kepercayaan tersebut menurun karena pemerintah tidak mampu mengatasi krisis ekonomi yang sedang dialami Indonesia pada 1997. Jadi dua sebab ini saling berkaitan ya. Apa saja sih, yang terkait dengan masa reformasi di Indonesia? Kuy, kita mengenal masa reformasi Indonesia! Baca Juga Siapa Saja Tokoh Kemerdekaan dan Revolusi Indonesia? Kondisi pemerintahan Indonesia sebelum masa reformasi 1998 didominasi oleh kalangan militer, sehingga demokrasi kurang berjalan dengan baik. Selain itu, perekonomian juga terpuruk yang disebabkan karena Korupsi Kolusi dan Nepotisme marak terjadi dan bergantungnya ekonomi Indonesia pada bantuan modal asing. Karena serangkaian kondisi tersebut dan banyaknya kerugian lain yang dialami masyarakat, maka terjadilah gerakan era reformasi pada tahun 1998 yang dipelopori oleh kalangan mahasiswa dan intelektual. Ada enam hal yang dituntut oleh gerakan reformasi tahun 1998, yaitu Adili Suharto dan para pengikutnya Amandemen UUD 1945 Otonomi daerah seluas-luasnya Tegakkan supremasi hukum Berantas KKN Turunkan Suharto dari kursi pemerintahan, dan Hapuskan dwifungsi ABRI. Baca juga 7 Penyimpangan Demokrasi Terpimpin terhadap Pancasila dan UUD 1945 by the way, masuk ke pembahasan selanjutnya, kamu sering punya kesulitan nggak nih saat belajar? Udah coba fokus, tapi susah paham? Mungkin kamu bisa coba cara belajar yang baru lewat fitur ADAPTO di ruangbelajar! Fitur ini bisa menyesuaikan dengan kecepatan belajarmu. Nah, pembahasan materi ini, juga sudah dilengkapi dengan fitur Adapto, lho! Jadi, jangan lupa cobain di aplikasi Ruangguru, ya! Tragedi Trisakti Peristiwa yang mengawali gerakan reformasi adalah terjadi pada tanggal 12 Mei 1998 di Universitas Trisakti, Jakarta. Saat itu, terjadi bentrok antara aparat keamanan dan para demonstran, yang menyebabkan empat orang mahasiswa gugur dengan luka tembakan. Keempat mahasiswa tersebut adalah Elang Mulia Lesmana, Heri Hartanto, Hendriawan Sie, dan Hafidhin Royan. Peristiwa tersebut memicu gelombang demonstrasi yang lebih besar pada 13-14 Mei 1998. Kerusuhan dan Penjarahan Massal Akibat peristiwa tragedi Trisakti, terjadilah kerusuhan berupa perusakan pertokoan, rumah, perkantoran, dan kendaraan milik warga. Kerusuhan terjadi di banyak lokasi di ibu kota. Sasaran utama dari para pelaku kerusuhan adalah aset milik masyarakat keturunan Tionghoa di Jakarta. Banyak pertokoan, kantor-kantor, bahkan rumah pribadi yang dianggap milik masyarakat keturunan Tionghoa dibakar, dihancurkan, dan juga dijarah. Baca juga Kelahiran Masa Orde Baru Pendudukan Gedung MPR/DPR Dengan banyaknya kerusuhan yang terjadi, gugurnya 4 orang mahasiswa Trisakti juga turut menyulut api amarah dari kalangan mahasiswa. Salah satu unsur terbesar yang melakukan demonstrasi adalah para mahasiswa. Pada 20 Mei para demonstran mahasiswa menduduki Gedung MPR/DPR dan mendesak agar Presiden Suharto lengser dari jabatannya. dan mereka mulai menduduki pos pemerintahan penting termasuk Gedung MPR/DPR di Senayan. Pengunduran diri Suharto dari jabatan presiden di Istana Negara pada 21 Mei 1998 Wikimedia Commons Akibat ketidakstabilan politik dan ekonomi, desakan dari badan legislatif dan seluruh rakyat Indonesia, suatu peristiwa bersejarah terjadi. Pada 21 Mei 1998, Presiden Suharto secara resmi mengumumkan untuk meletakkan jabatannya. Ia kemudian menunjuk wakilnya, untuk menggantikan posisinya sebagai Presiden RI di Istana Negara. Dengan lengsernya Suharto dan majunya sebagai presiden, maka menandai dimulainya masa reformasi di Republik Indonesia. Nah, sekarang kamu, jadi lebih paham, kan dengan awal dari masa reformasi di Indonesia? Ingin belajar lebih banyak lagi tentang reformasi maupun materi sejarah lainnya? Tenang aja! Ada ribuan video belajar di ruangbelajar yang bisa kamu tonton, untuk mempelajari sejarah dengan lebih seru! Yuk download aplikasi Ruangguru, dan kepoin materi belajarnya! Sumber foto Jakarta riot 14 May 1998, Wikimedia Commons [Daring] Tautan Diakses 13 April 2022 Suharto resigns, Wikimedia Commons [Daring] Tautan Diakses 13 April 2022 Artikel ini pertama kali ditulis oleh Embun Bening D. Diperbarui pada 13 April oleh Leo Bisma Pascareformasi 1998 Indonesia mengalami perubahan yang cukup besar dalam sistem politiknya. Salah satu aspek penting dalam bidang politik yang menjadi sasaran utama perubahan adalah kekuasaan - Usai Orde Baru berakhir, rezim pemerintahan berganti ke masa Reformasi, sejak 1998 sampai sekarang. Dalam era Reformasi, penerapan Pancasila pun disesuaikan dengan perkembangan zaman. Pada masa Reformasi, Pancasila masih ada dalam pendidikan sekolah melalui pengajaran di kelas, meski tak seketat era Orde juga Masa Reformasi di bawah Pemerintahan BJ Habibie Penerapan Pancasila Masa Reformasi Masa Reformasi dimulai setelah Soeharto memutuskan mundur dari kursi jabatannya dan digantikan oleh BJ Habibie. Dalam pemerintahannya, BJ Habibie berusaha memperbaiki sistem ekonomi, mereformasi bidang politik dan hukum, mengeluarkan UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyatakan Pendapat di Muka Umum, dan sebagainya. Mulai masa Reformasi, penerapan Pancasila sebagai ideologi negara juga terus dikembangkan sampai saat ini. Masa sebelumnya, penerapan Pancasila di era Orde Lama dan Orde Baru dianggap tidak berhasil. Orde Lama dan Orde Baru dianggap gagal menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Salah satu penyebab kegagalan tersebut adalah sistem ketatanegaraan Indonesia dipengaruhi oleh kepentingan elite. Berikut penyebab kegagalan lainnya Orde Lama MPRS melakukan pengangkatan Soekarno untuk menjadi Presiden Indonesia seumur hidup Terjadi penyimpangan ideologi, yaitu ideologi Pancasila berubah makna menjadi nasionalis, agama, dan komunis Hilangnya sikap politik Indonesia, yaitu sikap politik luar negeri bebas dan aktif yang berubah menjadi Politik Poros DPR dibubarkan oleh presiden Hak melaksanakan budget DPR tidak lagi berjalan setelah tahun 1960 Baca juga Pers di Era Orde Lama Orde Baru Banyak kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme Pembangunan di Indonesia tidak merata, hanya terjadi di Pulau Jawa dan terjadi kesenjangan pembangunan di pulau-pulau lainnya Timbul rasa ketidakpuasan di Aceh dan Papua karena kesenjangan tersebut Timbul kecemburuan antarpenduduk dalam kegiatan transmigrasi Pelanggaran hak asasi manusia HAM yang memarak Pembungkaman kritik dan oposisi Baca juga Utang Luar Negeri Masa Orde Baru Ilustrasi Pancasila Inti dari Reformasi sendiri adalah memelihara kinerja bangsa dan negara yang sudah baik di masa lampau dan memperbaiki kekurangannya. Pada era Reformasi, Pancasila direinterpretasi, yaitu Pancasila harus selalu diinterpretasikan kembali sesuai dengan perkembangan zaman. Penginterpretasian Pancasila harus relevan dan kontekstual, serta sinkron atau sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Berbagai perubahan dilakukan untuk memperbaiki nilai-nilai kehidupan berbangsa dan bernegara di bawah ideologi Pancasila. Namun, masih banyak masalah sosial-ekonomi yang belum juga terselesikan. Pancasila di era Reformasi dapat dikatakan tidak jauh berbeda dengan era Orde Lama dan Orde Baru, karena tetap ada tantangan yang harus dihadapi. Tantangan tersebut adalah Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme KKN yang masih terus terjadi. Pancasila seakan-akan tidak memiliki kekuatan untuk menuntun masyarakat. Beberapa kelemahan yang melenceng dari nilai-nilai Pancasila di era Reformasi, yaitu Pancasila dijadikan sebagai ideologi bangsa tanpa memperhatikan relevansinya dengan perkembangan zaman Para elite politik cenderung hanya memanfaatkan gelombang reformasi ini untuk meraih kekuasaan Pemerintah kurang konsisten dalam menegakkan hukum Menurunnya rasa persatuan dan kesatuan yang ditandai dengan adanya konflik di beberapa daerah Baca juga Penerapan Pancasila pada Masa Orde Baru BPIP Dalam rangka mengaktualisasi nilai-nilai Pancasila, pemerintah Republik Indonesia melakukan pembinaan ideologi Pancasila terhadap seluruh penyelenggara negara. Pada 19 Mei 2017, Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila UKP-PIP. Akan tetapi, UKP-PIP dirasa masih butuh disempurnakan lagi dan direvitalisasi tugas dan fungsinya. Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 juga perlu diganti untuk penguatan pembinaan ideologi Pancasila. Atas pertimbangan tersebut, maka tanggal 28 Februari 2018, Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP. BPIP bertugas untuk Membantu Presiden merumuskan arah kebijakaan pembinaan ideologi Pancasila Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila Melaksanakan penyusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya. Namun pembentukan BPIP kerap dikritik karena dianggap tidak jelas fungsi dan tujuannya. Baca juga Penerapan Pancasila pada Masa Orde Lama RUU HIP Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila RUU HIP adalah usulan dari Badan Legislasi DPR RI. Usulan RUU tersebut dilatarbelakangi oleh belum adanya landasan hukum yang mengatur tentang Haluan Ideologi Pancasila sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Akan tetapi, RUU HIP ini menuai beberapa kontroversi. Terdapat beberapa pihak yang menyoroti adanya konsep Trisila dan Ekasila dalam salah satu pasal dalam RUU HIP, yaitu Bab II Pasal 7. Bab II Pasal 7 berbunyi 1 Ciri pokok Pancasila adalah keadilan dan kesejahteraan sosial dengan semangat kekeluargaan yang merupakan perpaduan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan/demokrasi politik dan ekonomi dalam satu kesatuan. 2 Ciri pokok pancasila berupa trisila, yaitu sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, serta ketuhanan yang berkebudayaan. 3 Trisila sebagaimana dimaksud pada ayat 2 terkristalisasi dalam ekasila, yaitu gotong-royong. Seseorang yang menyoroti dua konsep tersebut adalah Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia MUI Anwar Abbas. Menurut Anwar, memeras Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila merupakan bentuk pengkhianatan terhadap bangsa dan negara. Pancasila berperan sebagai norma fundamental yang harus dilihat secara satu kesatuan. Referensi Dewi, Sanda. Andrew Shandy Utama. 2018. Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa Indonesia Serta Perkembangan Ideologi Pancasila Pada Masa Orde Lama, Orde Baru, dan Era Reformasi. Jurnal PPKn&Hukum. Vol. 13. No 1 April 2018. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mari bergabung di Grup Telegram " News Update", caranya klik link kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel. r9e3Muw.
  • 0jp0cx1d9p.pages.dev/395
  • 0jp0cx1d9p.pages.dev/267
  • 0jp0cx1d9p.pages.dev/344
  • 0jp0cx1d9p.pages.dev/478
  • 0jp0cx1d9p.pages.dev/42
  • 0jp0cx1d9p.pages.dev/497
  • 0jp0cx1d9p.pages.dev/183
  • 0jp0cx1d9p.pages.dev/436

    • masalah sosial yang dihadapi bangsa indonesia pasca reformasi adalah